13 April 2011

PERBEDAAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DENGAN HUKUM ACARA PERDATA

Perbedaan tersebut antara lain:

1. Yang dapat digugat dihadapan Peradilan Tata Usaha Negara hanyalah badan atau pejabat tata usaha negara. Yang dapat menggugat hanyalah orang atau badan hukum perdata. Sehingga tidak mungkin terjadi saling menggugat antara sesama badan atau pejabat tata negara di peradilan tata usaha negara.
2. Sengketa yang dapat diadili oleh peradilan tata usaha negara adalah sengketa mengenai sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara, bukan sengketa mengenai kepentingan hak.
3. Pada peradilan tata usaha negara, hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh suatu kebenaran materiil dan untuk itu undang-undang ini mengarah pada pembuktian bebas.
4. Suatu gugatan tata usaha negara pada dasarnya tidak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara.
5. Gugat balik (gugat rekonvensi) tidak ada dalam hukum acara peradilan tata usaha negara.
6. Dalam proses pemeriksaan sengketa TUN terdapat adanya tahap pemeriksaan pendahuluan.
7. Putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan Penggugat, tetapi dimungkinkan membawa Penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk sepanjang hal ini diatur dalam Undang-undang.
8. Dalam peradilan tata usaha negara, apabila tergugat tidak hadir maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan verstek, tetapi tetap melanjutkan sidang dengan acara biasa. Putusan baru bisa dijatuhkan setelah pemeriksaan segi pembuktian dilaksanakan secara tuntas. cara ini ditempuh dalam peradilan tata usaha negara, untuk menjaga jangan sampai kepentingan negara dirugikan karena kelalaian tergugat. Hal ini berbeda dengan acara yang berlaku di persidangan peradilan perdata, dalam hal demikian hakim dapat langsung menjatuhkan putusan verstek.

Dalam UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara diberikan kemudahan bagi warga masyarakat pencari keadilan, antara lain:

1. mereka yang tidak pandai membaca dan menulis dibantu oleh panitera pengadilan untuk merumuskan gugatannya;
2. warga pencari keadilan dari golongan masyarakat yang tidak mampu diberikan kesempatan untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak, atas permohonan penggugat, ketua pengadilan dapat menentukan dilakukannya pemeriksaan dengan acara cepat;
4. penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada pengadilan tata usaha negara yang paling dekat dengan tempat kediamannya untuk kemudian diteruskan ke pengadilan yang berwenang mengadilinya;
5. dalam hal tertentu gugatan dimungkinkan untuk diadili oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat;
6. badan atau pejabat tata usaha negara yang dipanggil sebagai saksi diwajibkan untuk datang sendiri.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar